Belum Ada Urgensi Madura Jadi Propinsi

Tokoh asal Madura, Jatim, Prof Dr Mahfud MD mengemukakan, dirinya belum melihat “urgensi" dari munculnya kembali wacana yang dilontarkan kalangan DPRD Jatim untuk menjadikan Pulau Garam itu sebagai propinsi.

"Kalau saya lebih sreg seperti sekarang saja. Karena saya belum melihat urgensinya. Cuma saya bukan berarti menolak wacana itu, silahkan saja teman-teman menggulirkan gagasan seperti itu," katanya kepada ANTARA yang menghubungi lewat telepon dari Surabaya, Sabtu.

Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota DPRD Jatim asal Madura, seperti Mujahid Anshori (PPP) dan K Abdussalamsyah dari PBB terus mengomunikasikan gagasan lama itu ke masyarakat maupun tokoh. Bahkan direncanakan seluruh anggota dewan asal Madura akan bertemu dengan tokoh dan bupati se Madura, 2 Mei mendatang.

Menurut Mahfud yang juga pakar hukum pertanahan dari UII Yogyakarta itu, untuk saat ini dirinya belum melihat adanya kebutuhan mendesak agar Madura melepaskan diri dari Propinsi Jatim.

"Karena itu kalau saya ditanya kapan Madura harus menjadi propinsi, saya jawab, tidak harus kapan. Dari sisi kepentingan masyarakat Madura, saya kira sekarang sudah cukup," kata alumni Pendidikan Guru Agama (PGA) Pamekasan itu.

Ia mengemukakan, ada beberapa alasan pokok mengapa suatu daerah berkeinginan menjadi propinsi. Pertama, alasan logis, yakni agar daerah itu bisa mandiri dalam mengelola pemerintah maupun ekonomi.

"Kedua, alasan emosional karena tidak puas dengan propinsi induknya yang sekarang. Alasan ketiga adalah karena mencari-cari proyek. Tapi saya tidak melihat wacana itu untuk alasan ketiga. Untuk kepentingan partai politik, tidak ada kaitannya karena konfigurasi kekuatan saat ini ada pada PKB dan PPP," katanya.

Untuk itu, katanya, perlu diteliti yang mana yang dominan dari munculnya kembali gagasan Madura menjadi propinsi. Dirinya mengaku siap untuk diajak berdiskusi mengenai ide itu oleh tokoh-tokoh asal Madura.

Pria kelahiran Sampang yang besar dan mengenyam pendidikan di Kabupaten Pamekasan itu mengaku, untuk gagasan yang baru ini, dirinya belum dihubungi oleh tokoh-tokoh Madura.

Ditanya apakah dengan menjadikan Madura sebagai propinsi bisa berdampak bagi kemakmuran masyarakat, ia mengemukakan, untuk hal itu masih ada harapan karena pengelolaan sumber-sumber ekonomi bisa lebih konsentrasi.

Menurut tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, sebetulnya dari sisi sumber daya alam, yakni kekayaan gas dan minyak bumi serta sumber daya manusia, Madura memenuhi syarat untuk menjadi propinsi.

"Sumber daya alam Madura sangat besar dan belum tergali, sementara sumber daya manusianya juga banyak yang mumpuni, tapi kini tesebar dimana-mana karena pengelolaan pemerintahan dan ekonomi di Madura masih belum leluasa," kata mantan Wakil Ketua Umum DPP PKB itu.

Ia mengemukakan, kemungkinan ganjalan yang akan dihadapi untuk mewujudkan ide itu adalah syarat formal, yakni harus memiliki sedikitnya lima kabupaten atau kota. Untuk sebetulnya bisa dilakukan dengan menjadikan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep menjadi kabupaten tersendiri.

"Waktu saya menjadi Menhan, saya pernah didatangi tokoh-tokoh dari kepulauan di Sumenep yang memunculkan gagasan menjadi kabupaten sehingga itu menjadi pintu gerbang mewujudkan Madura menjadi propinsi. Tapi saya bilang, ide itu mungkin atau tidak? Saya minta juga hal itu bukan karena emosional," katanya. (*/cax)

Sumber :
http://www.kapanlagi.com/h/0000113724.html
29 April 2006